Kumpulan Produk Hukum Yang Sering Dijadikan Pedoman Melaksanakan Tugas Pemerintahan

Dalam melaksanakan tugas-tugas negara, kita sebagai Aparat Pemerintah Desa tidak dapat menjalankan roda pemerintahan tanpa dasar hukum yang jelas dari pemerintah yang lebih atas, nah karena itulah kami coba membagikan produk-produk hukum yang sering digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, barangkali teman-teman sedang membutuhkan, silakan download
pada daftar yang sudah kami buat di bawah ini :

Tahun 2011
1. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa

Tahun 2012

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor  72  Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun 2013

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/PMK.02/2013 Tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Tahun 2014

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman   Teknis Peraturan Di Desa

2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan   Kepala Desa

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun  2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

4. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun  2014

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Tahun 2015

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Sumber Pendapatan Desa

2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Tahun 2016

1. Peraturan Bupati Kediri Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

2. Lampiran Peraturan Bupati Kediri Nomor 33 Tahun 2016

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa

4. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

Tahun 2017

1. Peraturan Bupati Kediri Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

2. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Tahun 2018

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang  Pengelolaan Keuangan Desa

Tahun 2019

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020


Semoga Bermanfaat.